“HADITS
TENTANG PEMBERIAN UPAH KERJA ”
Disusun
untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Hadits Ekonomi
Dosen
Pengampu Hisbulloh Hadziq, S.H.I., M.Pd.I
Disusun
Oleh:
1. Elsa
Suci Elok Permatasari (931300516)
2. Widya
Ratna Sari (931300716)
3. Erik
Istianingtyas (931301216)
4. Fitri
Zakiyatur Rohmah (931301416)
JURUSAN SYARI’AH
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARI’AH
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
KEDIRI
2017
BAB
I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Tenaga kerja merupakan faktor produksi
yang sangat penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja
dikesampingkan yang harus diperhatikan kesejahteraan dan kesehatannya. Hal yang
tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah
merupakan salah satu efisien atau tidakya kerja seorang tenaga kerja. Oleh
karena itu perlu diperhatikan standar upah agar memberikan keuntungan bagi
kedua belah pihak yaitu pihak perusahaan dan karyawan.
B. Rumusan Masalah
1. Apa
yang dimaksud dengan upah ?
2. Apa
saja hal-hal yang berkaitan dengan upah ?
3. Bagaimana
bunyi hadis tentang upah kerja ?
4. Bagaimana
sistem upah bagi pekerja ?
BAB
II
PEMBAHASAN
A.
Pengertian Upah Kerja
Upah dalam bahasa Arab disebut al-ujrah. Dari segi
bahasa al-ajru yang berarti ‘iwaḍ (ganti), oleh sebab itu al sawab (pahala)
dinamai juga al-ajru atau al-ujrah (upah). Pembalasan atas jasa yang diberikan
sebagai imbalan atas manfaat suatu pekerjaan. Upah dalam Islam masuk juga dalam
bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja menurut bahasa ijarah berarti ”upah”
atau “ganti” atau imbalan, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum
yang meliputi upah atas pemanfaatan sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan
atau upah karena melakukan sesuatu aktifitas.
Syarat
dan rukun al- ijarah menurut ulama ada 4 yaitu:
1. Orang yang berakad yakni mu’jir dan musta’jir.
2.
Sewa / imbalan / upah secara alami
setiap orang akan terdorong untuk mencurahkan tenaganya untuk
menghasilkan harta yang bisa dipergunakan untuk menyambung hidupnya, oleh
karena itu wajar apabila dalam hidupnya seseorang terjadi saling tukar menukar
hasil tenaganya dengan orang lain dan suatu hal yang wajar apabila upah akan
menjadi salah satu rukun ijarah.
3. Adanya manfaat/jasa dari akad ijarah
tersebut.
4.
Sigat (ijab dan qabul) mu’jir dan musta’jir.[1]
Menurut
ulama’ Hanafiyah Ijarah
adalah transaksi terhadap
suatu manfaat dengan imbalan
tertentu yang dibolehkan. Jadi upah (ujrah) adalah bentuk kompensasi atas jasa
yang telah diberikan oleh tenaga kerja.[2]
Pendapat
Imam asy-Syafi’i yaitu ijarah secara
etimologi yaitu upah. Adapun
ijarah menurut terminologinya yaitu
memberikan kemanfaatan yang bisa
diketahui dan dapat diganti
dengan kemanfaatan lain (upah).
Sewamenyewa rukunnya ijab
dan qabul antara mu’jir
dan musta’jir tanpa ada paksaan dari kedua belah pihak yang berakad
(transaksi).[3]
B.
Hal-hal yang Terkait dengan Upah
1. Upah bersih : merupakan jumlah uang yang
dibayarkan kepada karyawan, beruapa gaji dan tunjangan setelah dilakukan pemotongan.
2. Upah
borongan : merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan bukan atas dasar
satuan waktu (hari, minggu, bulan) melainkan atas dasar satuan barang (tugas)
yang harus dikerjakan.
3. Upah
harian : merupakan bayaran yang diberikan kepada karyawan hanya untuk hasil
kerja harian, apabila yang bersangkutan masuk kerja.
4. Upah
lembur : merupakan upah yang dibayarkan kepada karyawan yang melakukan
pekerjaan di luar jam kerja resmi yang telah ditetapkan atau pada hari libur
resmi.
5. Upah
minimum : merupakan upah paling rendah yang menurut undang-undang atau
persetujuan serikat buruh harus dibayarkan oleh perusahaan kepada karyawan.
6. Upah
wajar : merupakan upah yang diberikan perusahaan seimbang dengan jasa yang
disumbangkan karyawan kepada perusahaan.[4]
C.
Hadits
tentang Upah
1.
Upah
Kerja
عَنْ
عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ:قَالَ رَسُولُاللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الأَجِيرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.
Dari
Abdullah bin Umar, ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah
upah kepada para pekerja sebelum keringatnya kering.”[5]
Kandungan dari hadits di atas adalah
kewajiban membayar sebelum keringatnya kering. Artinya, hak pekerja harus lebih
didahulukan, karena menunda apa yang menjadi haknya sama halnya dengan
mengebiri kemampuan mereka dalam memenuhi kebutuhan hidup.
Dengan begitu, unsur kemanusiaan merupakan
prioritas utama yang patut dilaksanakan penyewa tenaga kepada pemberi sewa
tenaga kerja. Moralitas dalam Islam sangat dianjurkan bahkan menjadi suatu
kewajiban yang harus dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa selain dimensi dunia
akhirat sebagai motivasi kerja,Islam juga mengkedepankan konsep moralitas yang
selama ini tidak begitu diperhatikan.[6]
2.
Mengambil
Upah untuk Pengajaran Al-Qur’an
عَنْ
عُبَادَةَبْنِ الصَّا مِتِ, قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًامِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ:
الْقُرْآنَ وَالْكِتَابَةَ, فَأَهْدَى إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْساً,فَقُلْتُ:
لَيْسَتْ بِمَالٍ, وَأَرْمِي عَنْهَافِي سَبِيلِ اللهِ,فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهَافَقَا لَ: إِنْ سَرَّكَ أَنْ تُطَوَّقَ بِهاَطَوْقًامِنْ
نَارٍفَاقْبَلْهَا.
Dari
Ubadah bin Shamit, ia berkata,” Aku telah mengajari beberapa ahlussuffah
beberapa ilmu: Al-Qur’an dan cara baca tulis, lalu ada seseorang yang memberiku
busur panah. Maka aku katakan kepadanya,”Janganlah memberiku harta.” Lalu uang
tersebut aku belanjakan untuk fi sabilillah. Dan aku menanyakan hal ini kepada
Rasulullah Saw, kemudian beliau bersabda, “Jika kau ingin lehermu dijerat
dengan api neraka, maka terimalah itu.”[7]
3.
Pengingkaran
Upah Kerja
عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ رَضِي اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ
ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ
أَجْرَهُ
Abu Hurairah
berkata bahwa Rasul bersabda firman Allah: ada tiga yang menjadi musuh Saya di
hari kiamat, 1. Orang yang berjanji pada-Ku kemudian ia melanggarnya 2. Orang
yang menjual orang merdeka lalu ia memakan hasil penjualannya 3. Orang yang
mempekerjakan orang lain yang diminta menyelesaikan tugasnya, lalu ia tidak
membayar upahnya.[8]
Dari hadis
di atas, terlihat bahwa Allah memusuhi semua orang yang menzalimi orang lain,
namun dalam hadis ini ada penguatan terhadap tiga jenis praktek penzaliman
(pelanggaran sumpah atas nama Allah; trafiking (penjualan orang), dan tidak
membayar upah pekerja). Penzaliman yang dilakukan dengan tidak membayar upah,
karena jerih payah dan kerja kerasnya tidak mendapatkan balasan, dan itu sama
dengan memakan harta orang lain secara tidak benar.[9]
D.
Kosa
Kata tentang Pemberian Upah Kerja
أَعْطُوا = Berikan طَوْقًا = Dijerat
أجْرَهُ = Upahnya اسْتَأْجَرَ = Memperkerjakan
يَجِفَّ = Mengering يُعْطِهِ = Membayar
عَرَقُهُ = Keringatnya
E.
Sistem
Upah Kerja
Penentuan upah atau gaji dalam Islam adalah
berdasarkan jasa kerja atau kegunaan atau manfaat tenaga kerja seseorang.
Berbeda dengan pandangan Kapitalis dalam menentukan upah, mereka memberikan
Upah kepada seseorang pekerja dengan menyesuaikannya dengan biaya hidup dalam
batas minimum, mereka akan menambah upah tersebut apabila beban hidupnya
bertambah pada batas minimum. Sebaliknya mereka akan menguranginya apabila
beban hidupnya berkurang, oleh karena itu upah seorang pekerja ditentukan
berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga
kerja seseorang dan masyarakat.
Di dalam Islam profesionalisme kerja sangatlah
dihargai sehingga upah seorang pekerja benar-benar didasari pada keahlian dan
manfaat yang di berikan oleh si pekerja itu. Islam mengakui adanya perbedaan di
antara berbagai tingkatan pekerja, karena adanya perbedaan kemampuan serta
bakat yang mengakibatkan perbedaan penghasilan dan hasil material, dalam
al-Qur’an surat an-Nisa ayat 32
Ÿwur (#öq¨YyJtGs? $tB Ÿ@žÒsù ª!$# ¾ÏmÎ/ öNä3ŸÒ÷èt/ 4’n?tã <Ù÷èt/ 4 É
Artinya: “Dan janganlah kamu iri hati terhadap
apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian
yang lain”.
Islam tidak percaya kepada persamaan yang tetap
dalam distribusi kekayaan, karena kemajuan sosial apapun dalam arti yang sebenarnya menghendaki
kesempatan sepenuhnya bagi perbedaan upah, Pendekatan Qur’ani dalam hal
penentuan upah berdasarkan perimbangan kemampuan dan bakat ini merupakan suatu
hal yang terpenting yang harus diperhitungkan. Dalam al-Qur’an maupun sunnah
syarat-syarat pokok mengenai hal ini adalah para majikan harus memberi gaji kepada
para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka berikan, sedangkan para
pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan sebaik-baiknya.. Disyaratkan
dalam setiap transaksi kerja, upah itu harus jelas dengan bukti dan ciri yang
bisa menghilangkan ketidakjelasan, berdasarkan keterangan serta dalil-dalil di
atas bahwasannya upah yang layak bukanlah suatu konsesi tetapi suatu hak asasi.
Kompensasi yang berupa upah boleh saja dibayarkan
tunai boleh juga tidak, upah tersebut juga bisa dinilai dengan harta, uang
ataupun jasa. Sebab apa yang dinilai dengan harga, maka boleh dijadikan sebagai
kompensasi baik berupa materi maupun jasa dengan syarat harus jelas, apabila
tidak jelas maka tidak akan sah transaksi tersebut, pendek kata upah atau gaji
haruslah jelas sehingga menafikkan kekaburan, dan bisa dipenuhi tanpa ada
permusuhan, karena pada dasarnya semua transaksi harus bisa menafikkan
permusuhan di antara manusia dan sebelum kerja harus sudah terjadi kesepakatan
tentang gajinya. Apabila gaji tersebut diberikan dengan suatu tempo, maka harus
diberikan sesuai dengan temponya, apabila gaji
disyaratkan untuk diberikan harian, bulanan atau kurang dari itu ataupun
lebih maka gaji tersebut tetap harus di berikan sesuai dengan kesepakatan tadi.
Menurut Madhab Hanafi, mensyaratkan, mempercepat
upah dan menangguhkan sah seperti halnya mempercepat yang sebagian dan
menangguhkan yang sebagian lagi, sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, berdalil kepada sabda Rasulallah
saw:
المسلمون
علىةشروطهم(رواهالترميذى والحاكم)
Artinya:
“orang-orang muslim itu sesuai dengan syarat mereka”.
Jika dalam akad tidak terdapat kesepakatan mempercepat
atau menangguhkan, sekiranya upah itu bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu.
Maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut, misalnya orang yang
menyewa rumah untuk selama satu bulan kemudian masa satu bulan tersebut telah
berlalu maka ia wajib membayar sewaan, jika akad ijarah untuk suatu pekerjaan
maka kewajiban pembayaran upahnya, pada waktu berakhirnya pekerjaan.
Wahbah al-Zuhaili yang menyatakan bahwa upah
disyaratkan harus:
1.
Berupa harta yang dapat diketahui keberadaanya,persyaratan ini ditetapkan
berdasarkan sabda nabi yang artinya ”barang siapa mempekerjakan buruh hendaknya
menjelaskan upahnya”.
2.Tidak
boleh sejenis dengan barang manfaat dari ijarah seperti menyewa rumah untuk
ditempati dengan upah secara sewa menempati rumah lainnya, atau mengupah suatu
pekerjaan yang serupa.
Mengenai perkiraan upah Taqiyudin an-Nabhani
menyatakan bahwa dalam memperkirakan upah hendaknya tidak dikaitkan dengan
harga-harga barang atau biaya dalam berproduksi, karena upah dengan harga itu
sendiri merupakan dua permasalahan yang berbeda dan berangkat dari adanya jual
beli, sedang upah berangkat dari ijarah, dan juga karena upah itu merupakan
kompensasi dari jasa pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai kegunaannya
selama upah tersebut ditentukan di antara
keduanya, disamping itu juga menentukan upah berdasarkan harga atau sebaliknya
akan mengakibatkan seorang pekerja bisa mengendalikan seorang pemberi pekerja
dengan menaikkan atau menurunkan upah seenaknya sendiri dengan alasan turun dan
naiknya harga.
Dilain pihak tidak bisa diklaim bahwa pemaksaan
seorang pemberi kerja pada saat memberikan upah yang telah ditentukan dalam
kondisi menurunnya harga barang yang telah dihasilkan akan menyebabkan
keluarnya seorang pekerja, yang terjadi ketika barang dipasaran secara
keseluruhan merosot. Tenaga kerja manusia tidak dapat dipersamakan dengan
barang-barang modal, manusia adalah manusia bukan benda mati. Meskipun
sama-sama memberikan kontribusi dalam kegiatan produksi, sehingga dalam hal ini memiliki
karakter yang sama dengan barang-barang modal.
Namun tenaga kerja tidak dapat diberlakukan sama
seperti barang modal, mereka harus diperlakukan sebagai manusia secara utuh,
tenaga manusia tidak dapat diperjualbelikan sama seperti barang sehingga
ditentukan semata-mata atas dasar harga pasar, demikian dalam penentuan upah
tidak dapat semata-mata ditentukan berdasarkan market wage serta nilai kontribusi tenaga kerja
terhadap produktifitas (value of marginal product of labour), penentuan upah
harus selalu disertai dengan pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan, dua aspek inilah
yaitu market wage dan kontribusi terhadap produktifitas serta aspek-aspek
kemanusiaan akan membentuk tingkat upah yang Islami Islam juga menjunjung
tinggi nilai-nilai keadilan secara menyeluruh dalam situasi pasar bersaing
sempurna tingkat upah yang adil (ujrah al-misli) terjadi pada tingkat market
wage untuk
itulah kebijakan upah tingkat yang adil adalah dengan memperhatikan tingkat
upah pasar ini, tetapi ajaran Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan akan mendorong pemberi kerja (musta’jir) untuk mempertimbangkan
nilai-nilai kemanusiaan ini.
Dalam penentuan upah nilai kemanusiaan yang harus
dijunjung tinggi ini meliputi nilai kerjasama dan tolong menolong, kasih sayang
dan keinginan untuk menciptakan harmoni sosial. Dalam Islam penentuan perkiraan
upah disaat pertama kali melakukan transaksi atau kontrak kerja merupakan
sesuatu yang harus dilakukan diantaranya, apabila terjadi suatu perselisihan di
antara keduanya tentang upah yang ditentukan maka penentuan perkiraan upah
tersebut ditentukan oleh perkiraan para ahli yang berarti bahwa yang menentukan
upah tersebut adalah mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan atau
menangani upah kerja ataupun pekerja yang hendak diperkirakan upahnya, dan
orang yang ahli menentukan besarnya upah ini disebut dengan khubara’u.Hal ini
dilakukan kalau memang di antara kedua belah pihak belum ada kesepakatan
tentang ketentuan upahnya.
Perkiraan upah yang ditentukan oleh para ahli
tersebut berdasarkan kesesuaian dengan manfaat jasanya, dimana perkiraan
jasanya tidak bersifat paten, melainkan dengan masa yang telah menjadi
kesepakatan, ataupun terkait dengan pekerjaan yang sepakat untuk dilaksanakan,
sehingga bila masanya telah berakhir ataupun pekerjaannya telah tuntas maka
perkiraan upah yang baru bisa dimulai kembali adakalanya ditentukan oleh pihak
yang saling melakukan transaksi dan adakalanya ditentukan oleh para ahli dalam
menjelaskan upah yang sepadan (ujrah al-misli). Dan tingkat upah ini
berdasarkan pada tingkat manfaat yang diberikan oleh pekerja, adapun upah yang
disepakati itu bisa dipergunakan untuk masa atau kurun waktu tertentu misalnya
setahun, sebulan, seminggu atau sehari bahkan perjam.[10]
BAB
III
PENUTUP
A. Kesimpulan
1. Pemanfaatan
sesuatu benda atau imbalan sesuatu kegiatan atau upah karena melakukan sesuatu
aktifitas.
2. Upah
bersih, upah borongan, upah harian, upah lembur, upah minimum, upah
wajar.
3.
عَنْ
عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ, قَالَ:قَالَ رَسُولُاللهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَعْطُوا الأَجِيرَأَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ.
Dari Abdullah bin Umar,
ia berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, “Berilah upah kepada para
pekerja sebelum keringatnya kering.”
4. Dalam
al-Qur’an maupun sunnah syarat-syarat pokok mengenai upah adalah para majikan
harus memberi gaji kepada para pekerjanya sepenuhnya atas jasa yang mereka
berikan, sedangkan para pekerja harus melakukan pekerjaan mereka dengan
sebaik-baiknya.
B. Saran
Dengan adanya makalah ini, mahasiswa diharapkan dapat
memahami Hadits tentang Pemberian Upah Kerja. Semoga
makalah ini bermanfaat bagi para pembaca dan dapat menambah wawasan pembaca
tentang Hadis Ekonomi.
DAFTAR
PUSTAKA
Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. Shahih
Sunan Ibnu Majah. Jakarta. Pustakaazzam. 2013.
Al-
Bukhari. juz 2. 860.
Diakses
dari. digilib.uinsby.ac.id86715Bab2.pdf. 11 September 2017. 12:27
Diakses
dari. http://jurnal.yudharta.ac.id,
21 September 2017, 07:17
Murtadho Ridwan.
Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. Diakses dari journal.stainkudus.ac.idindex.phpequilibriumarticledownload217pdf.
14 September 2017. 17:07
Skripsi. Zulkhairil Hadi Syam. Pengupahan
Karyawan dalam perspektif Fiqih Muamala. Jakarta. 2011. Diakses dari repository.uinjkt.ac.id.1101414-Zulkhairil%20hadi%20syam-Fsh.Pdf.
11 September 2017. 12:32
[1] Diakses dari digilib.uinsby.ac.id86715Bab2.pdf,
11 September 2017, 12:27
[2] Murtadho Ridwan. Standar Upah
Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam. Diakses dari journal.stainkudus.ac.idindex.phpequilibriumarticledownload217pdf.
14 September 2017. 17:07
[4] Skripsi, Zulkhairil
Hadi Syam, Pengupahan Karyawan dalam perspektif Fiqih Muamalah,
(Jakarta, 2011), 16-17, Diakses dari repository.uinjkt.ac.id...1101414-Zulkhairil%20hadi%20syam-Fsh.Pdf,
11 September 2017, 12:32
[5] Muhammad Nashiruddin
Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, (Jakarta: Pustakaazzam, 2013),421
[7] Muhammad Nashiruddin
Al-Albani, Shahih Sunan Ibnu Majah, 300
[8]A l- Bukhari, Shahih
Al-Bukhari, juz 2, 860.
